Di tengah perjalanan Tour de Java, Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono mendengarkan aspirasi sejumlah kelompok masyarakat di Boyolali. Salah satu yang berkeluh kesah di antaranya adalah mantan staf ahli Presiden Joko Widodo.
Beberapa kelompok masyarakat yang berkeluh kesah seperti perwakilan guru, kepala desa, petani, dan perajin. Seorang guru dari Surakarta, Tri Budi Harjo memprotes tentang kebijakan pemerintah yang menghapus materi pelajaran Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).
"Di Kurikulum 2013 pelajaran TIK dihapus padahal sekarang sudah zamannya IT. Ini dilakukan saat bapak mau mengakhiri masa jabatan. Menterinya Pak M Nuh. Guru-guru TIK sangat terpukul," ungkap Tri kepada SBY di Boyolali, Senin (14/3/2016).
Saat ini kementerian pendidikan disebut Tri tengah melakukan evaluasi, namun dari yang ia dengar materi pelajaran tersebut tetap akan dihapuskan. Ia pun berharap agar SBY bersama Partai Demokrat bisa membantu menyuarakan agar TIK disusun kembali dalam kurikulum terbaru.
"Mohon kami dibantu agar nanti kurikulum yang akan datang, karena sekarang sedang dievaluasi, kabarnya tetap akan dihapus. Kalau anak-anak kita gaptek apa jadinya? Kita kan sedang menuju generasi emas," tuturnya
Menanggapi Joko, SBY mengatakan bahwa mantan Mendikbud M Nuh menghapus pelajaran TIK dari kurikulum karena ada pertimbangan tersendiri. Namun jika dirasa masih diperlukan, Partai Demokrat melalui fraksi di DPR juga akan memperjuangkan agar pelajaran itu dihidupkan kembali.
"Ini ada Wakil Ketua DPR dan anggota Komisi X telah mendengarnya. Nanti agar dipelajari oleh Fraksi PD. Akan dibicarakan dengan baik. Semua tahu pentingnya TIK, tinggal mengklopkan. Nanti di dewan dikomunikasikan terus. Saya akan ikuti perkembangannya," ujar SBY.
Masih mengenai dunia pendidikan, Ketum PD tersebut mendapat curhatan dari seorang mantan anak buah Jokowi saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Adalah Amsori yang menyoroti soal peningkatan mutu pendidikan.
"Saya dari Solo, pekerjaan mantan Kepala Dinas Pendidikan di Kota Solo, mantan staf ahlinya beliau yang sekarang menggantikan bapak untuk sumber daya manusia," kata Amsori.
Amsori mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan adanya pelaksanaan akreditasi untuk sekolah-sekolah yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab selain anggaran yang dikeluarkan cukup besar, tahapan itu tidak terlalu ada banyak manfaat.
"Lebih baik dialokasikan untuk peningkatan mutu guru melalui pendidikan dalam jangka pendek. Juga soal rencana tunjangan sertifikasi guru akan diberikan berdasarkan jumlah murid, satu kelas minimal 20 murid. Kalau itu terjadi, akan terjadi perang di profesi guru, perebutan sekolah yang kuota muridnya banyak," jelasnya.
SBY pun setuju dengan Amsori. Suami dari Ani Yudhoyono ini menyebut jika tunjangan sertifikasi dilakukan berdasarkan jumlah murid, itu akan tidak adil. Sebab di setiap wilayah memiliki kondisi atau pemetaan yang berbeda.
"Bisa saya sarankan ini komisi X juga diangkat isu-isu seperti ini sampai kebijakannya benar. Dari atas sampai bawah. Karena sayang. UU tentang profesi sudah hadir, UU tentang desa juga sudah hadir. Semua sudah kami hadirkan dulu dengan anggaran yang bertambah banyak," tukas SBY.
Mengenai tunjungan sertifikasi guru juga dikeluhkan oleh salah seorang warga yang memiliki istri dengan profesi guru. Suhartono mempertanyakan mengapa pencairan tunjungan itu memerlukan waktu yang cukup lama.
"Sertifikasi setiap 3 bulan sekali baru cair, sementara urus berkas tiap mau pencarian tidak selesai dalam satu bulan. Apakah memang belum cair dari pusat atau apa sudah cair tapi ada apa? Mohon ke ketua partai dan Mas Ibas di Komisi X agar dipermudah dalam pencairan," pinta Suhartono.
Dalam rombongan Tour De Java memang turut hadir Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan anggota Komisi X Edhie Baskoro (Ibas) yang membawahi bidang pendidikan. Kader PD lain yang juga datang adalah seperti Syarief Hasan, Hinca Pandjaitan, Didik Mukrianto, Cornel Simbolon, dan lainnya.
SBY lalu meminta satu per satu dari yang berbicara untuk menuliskan aspirasinya di sebuah kerta sebagai bukti untuk nantinya diperjuangkan dan dibawa ke pemerintah. "Mudah-mudahan ke depan makin baik, makin mudah dan tepat aturannya," ucapnya.
Selain dari perwakilan Guru, SBY juga menerima aspirasi dari perwakilan pedagang kerajinan ukir Tembaga Kuningan. Pengrajin bernama Yusningsih menyuarakan agar PD bisa membawa sentra kerjahinan tembaga di Tumang Cepogo, Boyolali, di kenal secara internasional.
"Kami berharap kepada PD untuk membantu agar kerajinan tembaga bisa mendunia, misalnya di Indonesia sendiri kita bisa difasilitasi dengan pameran gratis. Karena sangat berat jika kita harus bayar akomodasi dan stannya," terangnya.
"Kalau bisa di Cembogo bisa menjadi desa wisata. Jadi mungkin yang dari Solo, Magelang, bisa mampir ke tempat kami bisa terkenal. Kami juga kesulitan jika dolar tinggi karena bahan baku harganya akan semakin mahal," imbuh Yusningsih.
Kemudian perajin ini memberikan kenang-kenangan untuk SBY dan Ibu Ani sebuah ukiran tembaga Garuda. SBY sendiri tampak sangat senang menerimanya dan yakin bahwa produk Cembogo tidak akan kalah saing dengan negara lain.
"Ini bagus, saya juga punya yang ukuran besar saya pasang di Pendopo Cikeas. Ini kalau diproduksi massal dengan dijaga mutu kualitasnya, dibantu pemerintah untuk pemasarannya, promosinya, saya kira akan bagus sekali. jadi kalau ada MEA nggak perlu khawatir karena bisa bersaing," tutup SBY.
[detik.com]
0 Response to "Amnesti Internasional: Presiden Jokowi Gagal Atasi Pelanggaran HAM "
Post a Comment