Proyek kereta cepat idaman Presiden Joko Widodo tak kunjung berhenti mendapatkan kritik. Sebagai penanggung jawab proyek ini, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mati-matian melindungi kelanjutan pembangunannya.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menjadi salah satu penentang kehadiran kereta cepat ini. Padahal, PDIP adalah partai pengusung Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla pada pilpres lalu.
"Kereta cepat apa bener sudah waktunya? apa bener untuk keadilan?," kata Megawati.
Megawati hadiri bedah buku Revolusi Pancasila 2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman
Menurut dia, pemerintah lebih tepat mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur ketimbang ngotot percepat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Megawati juga berencana mengusulkan pembatalan proyek tersebut ke Presiden Joko Widodo.
"Jangan kereta cepat dulu lah, kasih ke Timur, boleh dong usul. Ntar saya ngomong sama presiden, untuk apa coba (kereta cepat Jakarta-bandung)," tegas Megawati.
Kritik juga datang dari Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri. Dia meminta Presiden Joko Widodo agar tidak terbuai bisikan menterinya terkait pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut dia, ada hal-hal yang tak masuk akal dalam pembangunan kereta cepat tersebut.
Faisal Basri bertemu Prijanto 2012 Merdeka.com/imam buhori
Selain itu, Faisal mencurigai adanya hubungan antara proyek kereta cepat ini dengan pinjaman uang sebesar USD 1 miliar dari China kepada 3 bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Apa kaitannya dengan pinjaman yang dikasih ke Mandiri, BNI, dan BRI yang masing-masing USD 1 miliar, ini hubungannya apa? Jadi menurut saya harus dibuka dan terang benderang supaya Pak Jokowi tidak dijerumuskan oleh para pembantunya, oleh para menterinya. Harus jelas deh. Karena tidak ada rasionalitasnya KA cepat Jakarta-Bandung," ujar Faisal.(sumber)
0 Response to "Proyek kereta cepat idaman Presiden Joko Widodo tak kunjung berhenti mendapatkan kritik"
Post a Comment