Kebijakan Menteri BUMN, Rini Soemarno dinilai tidak sejalan dengan Nawa Cita dan Trisakti. Bahkan, kebijakan yang dibuat Rini Soemarno dituding lebih menguntungkan pihak asing.
Aktivis Petisi 28 Haris Rusli mengatakan, program yang dibuat tersebut memberikan dampak negatif bagi Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
"Melegitimasi proyek-proyek dari asing. Semuanya dari asing, dari pelaksana proyek, bahkan pekerjanya kemungkinan juga dari asing,” ujar Haris, Jakarta, Minggu, 11/1/2016.
Dia menambahkan, akibat kebijakan itu membuat Jokowi harus berhadapan secara politik dengan DPR. Misalnya, kata dia menyangkut rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II untuk memberhentikan Rini Soemarno dari Menteri BUMN.
"Ini bukan desakan lagi, kalau presiden menolak akan berhadapan dengan parlemen yang meminta menggusur Rini," ucapnya.(sumber)
Aktivis Petisi 28 Haris Rusli mengatakan, program yang dibuat tersebut memberikan dampak negatif bagi Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
"Melegitimasi proyek-proyek dari asing. Semuanya dari asing, dari pelaksana proyek, bahkan pekerjanya kemungkinan juga dari asing,” ujar Haris, Jakarta, Minggu, 11/1/2016.
Dia menambahkan, akibat kebijakan itu membuat Jokowi harus berhadapan secara politik dengan DPR. Misalnya, kata dia menyangkut rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II untuk memberhentikan Rini Soemarno dari Menteri BUMN.
"Ini bukan desakan lagi, kalau presiden menolak akan berhadapan dengan parlemen yang meminta menggusur Rini," ucapnya.(sumber)
0 Response to "Akibat Kebijakan Rini, Jokowi Harus Berhadapan dengan DPR"
Post a Comment