Deklarasi dukungan disampaikan dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2016).
Pernyataan dukungan disampaikan Aburizal Bakrie kepada tiga menteri yang hadir dalam rapimnas, yakni Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga hadir dalam rapimnas menyaksikan penyerahan deklarasi dukungan tersebut.
"Partai Golkar mendeklarasikan diri mendukung dan bersama pemerintahan Jokowi-JK untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang demi kesejahteraan rakyat," demikian bunyi petikan pernyataan deklarasi yang ditandatangani Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham itu.
Setelah itu, Kalla pun memastikan pemerintah akan mengeluarkan surat persetujuan bagi kubu Aburizal untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa.
Syaratnya, kubu Aburizal harus turut mengakomodasi kubu Agung Laksono dalam penyelenggaraan munaslub.
"Saya tanya ke Pak Laoly (Menteri Hukum dan HAM), apabila Golkar mengadakan munaslub apakah sah atau tidak. Beliau jawab sah asalkan digelar bersama-sama," kata Kalla saat berpidato menutup rapimnas.
Di sisi lain, kubu Agung masih menginginkan pelaksanaan munas melalui Tim Transisi.
Tim Transisi dibentuk oleh Mahkamah Partai Golkar hasil Munas Riau yang dipimpin Muladi untuk membentuk panitia penyelenggara munas rekonsiliasi.
Jusuf Kalla yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Transisi pun sudah mengumpulkan semua anggota tim di kediamannya.
Namun, pada akhirnya pemerintah lebih setuju jika munaslub digelar melalui rapimnas yang diselenggarakan kubu Aburizal.
"Tim Transisi, yang penting para senior ini ingin melihat persatuan, tidak melihat teknisnya," jawab Kalla saat ditanya mengenai nasib munas melalui Tim Transisi yang diamanatkan MPG.
Pola
Sejak awal, memang terlihat pola bahwa Menkumham mendukung kubu partai politik yang juga mendukung pemerintahan.
Hal ini tidak hanya terlihat dari dualisme yang terjadi di tubuh Golkar, tetapi juga Partai Persatuan Pembangunan.
Sehari setelah dilantik pada 29 Oktober 2014, Menkumham langsung tancap gas mengesahkan PPP hasil Muktamar di Surabaya 15-17 Oktober yang menunjuk Romahurmuziy (Romy) sebagai ketua umum.
Kubu Romy saat itu telah menyatakan dukungannya kepada pemerintah dengan keluar dari Koalisi Merah Putih untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat.
Bahkan salah satu elitenya, yakni Lukman Hakim Saifuddin, sudah ditunjuk sebagai Menteri Agama.
"Kami selesaikan sepanjang sudah ketentuannya begitu, kami selesaikan. Jangan kita biarkan masalah berlarut-larut," kata Yasonna.
Dia pun menyatakan tak merasa perlu menunggu hingga kepengurusan PPP kubu Suryadharma Ali menggelar Muktamar di Jakarta pada 30 Oktober 2014.
Yasonna tak memungkiri bakal ada ketidakpuasan dari kubu Suryadharma atas keputusan ini. Dia menyarankan kubu Suryadharma menempuh jalur hukum lewat pengadilan tata usaha negara bila hendak mempersoalkan keputusan kementeriannya.
"Pasti ada yang tidak puas. Selalu begitu. Dulu PKB juga begitu, banyak partai begitu. Jangan biarkan ini sampai berlarut-larut," ujarnya.
Sebaliknya, Menkumham tak terburu-buru mengeluarkan SK pengesahan saat Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie yang berada di KMP terlebih dulu menggelar munas di Bali pada 30 November-4 Desember 2014.
Menkumham menunggu hingga kubu Agung Laksono menggelar munas pada 6-8 Desember 2014 di Ancol, Jakarta.
Pengesahan terhadap kubu Agung baru keluar pada 23 Maret 2015, setelah Menkumham mempertimbangkan putusan yang diambil oleh Mahkamah Partai Golkar.
Agung juga sebelumnya sudah membawa Golkar ke KMP dan menyatakan dukungan kepada pemerintah.
Realitas politik
Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo mengatakan, sebenarnya Partai Golkar hasil Munas Bali sah dari sisi penyelenggaraan maupun gugatan hukum yang tengah berjalan.
Aburizal tak perlu melakukan manuver dengan mendukung pemerintah dan menggelar munaslub.
"Tapi, itulah realitas politik. Baru kali inilah dalam sejarah panjang Golkar harus tunduk dan bertekuk lutut pada kekejaman kekuasaan yang tidak menghendaki ARB sebagai ketua umum dengan memakai senjata SK pengesahan yang terus digantung," ucap Bambang.
Bambang berharap munaslub ini akan menjadi solusi penyelesaian dualisme Golkar yang berkepanjangan.
Siapa pun ketua umum yang terpilih, kata dia, harus diterima oleh pemerintah dan kubu Agung Laksono.
"Jika nanti Ketua Umum Golkar yang terpilih ternyata bukanlah figur yang diharapkan, jangan lagi mencari-cari alasan tidak mengesahkan dan menciptakan munas abal-abal untuk memecah belah kembali Partai Golkar," kata dia.
Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz mulai menyadari realitas politik ini.
Seusai menghadiri Rapimnas Golkar semalam, dia mengaku akan membawa PPP Muktamar Jakarta untuk turut mendukung pemerintahan Jokowi-JK.
"Kami akan bergabung di parpol pendukung pemerintah. Nanti kami bikin rapimnas, kami selesaikan," kata Djan, yang didampingi Sekjen PPP hasil Muktamar Jakarta, Dimyati Natakusuma.
Submer
0 Response to "Deklarasi Golkar Dukung Jokowi-JK dan "Jalan Mulus" dari Menkumham"
Post a Comment