Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dinilai terus mengganggu Partai Golkar selama partai tersebut berada di luar partai koalisi pendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Konflik internal Partai Golkar yang terjadi selama ini dinilai akibat adanya intervensi dari pihak Pemerintah melalui Surat Keputusan (SK) Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono atau hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol.
"Sekarang logika Kemenkumham terbalik dengan mencabut kembali SK Munas Ancol. Selama Golkar tidak bergabung ke koalisi pemerintah, selama itu pula Golkar tidak pernah tenang dan akan dikerjai dan dijahili Menkumham," ujar pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi,
kepada Sindonews melalui telepon, Jumat, 8 Januari 2016.
Maka itu dia yakin Partai Golkar sedang membuat skenario politik baru dengan bergabung dengan Pemerintahan Jokowi-JK agar Menkumham mengesahkan Partai Golkar kepengurusan Aburizal Bakrie atau biasa disapa Ical hasil Munas Bali.
"Bertahan di KMP juga engak ada gunanya lagi. Tulang punggung KMP sudah dipatahkan oleh koalisi pendukung pemerintah dengan merapatnya PAN dan PPP," ucapnya.(sumber)
Konflik internal Partai Golkar yang terjadi selama ini dinilai akibat adanya intervensi dari pihak Pemerintah melalui Surat Keputusan (SK) Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono atau hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol.
"Sekarang logika Kemenkumham terbalik dengan mencabut kembali SK Munas Ancol. Selama Golkar tidak bergabung ke koalisi pemerintah, selama itu pula Golkar tidak pernah tenang dan akan dikerjai dan dijahili Menkumham," ujar pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi,
kepada Sindonews melalui telepon, Jumat, 8 Januari 2016.
Maka itu dia yakin Partai Golkar sedang membuat skenario politik baru dengan bergabung dengan Pemerintahan Jokowi-JK agar Menkumham mengesahkan Partai Golkar kepengurusan Aburizal Bakrie atau biasa disapa Ical hasil Munas Bali.
"Bertahan di KMP juga engak ada gunanya lagi. Tulang punggung KMP sudah dipatahkan oleh koalisi pendukung pemerintah dengan merapatnya PAN dan PPP," ucapnya.(sumber)
0 Response to "Golkar Ical Bergabung ke Jokowi-JK Demi SK Menkumham"
Post a Comment