"Lihat saja, Amdal (analisis dampak lingkungan)-nya saja mencurigakan dan izin usahanya saja belum muncul dari Dirjen kereta api, Kemenhub," kata dia di DPR RI Jakarta, Selasa (26/01/2016).
Jadi, lanjut dia, proyek kereta api lebih baik ditunda atau dibatalkan dulu, ikuti proses yang normal.
"Presiden Jokowi, jangan otoriter donk, memaksakan proyek kereta api harus jalan demi membela investasi China. Saya kasih tahu Presiden Jokowi, bahwa proyek ini tidak dibutuhkan rakyat, karena trayek kereta api Jakarta-Bandung selalu tersedia, walaupun saat ini penumpang mulai menurun," sindir dia.
Sebaiknya, kata dia, jalan tol Jakarta-Bandung dimaksimalkan karena aksesnya sudah baik buat publik.
Selain itu, lanjut dia, proyek kereta cepat ini patut diduga hanya untuk menggadai empat bank BUMN ke China agar bank tersebut cepat bangkrut. Dan bisa juga ini cara menjual bank pemerintah kepada swasta.
"Untuk itu, kami meminta kepada DPR untuk segera menekan presiden Jokowi agar segera membatalkan proyek kereta api cepat ini karena publik sudah banyak yang menolak atas realisasi proyek kereta api cepat ini," tandas dia.
Selain itu, alokasi anggaran proyek kereta api cepat sekitar Rp 60-77 Triliun ini tidak masuk akal dan patut diduga ada kongkalikong dalam proyek ini.
"Proyek ini terlalu mahal dan terindikasi mark up. Makanya, sekali lagi batalkan proyek ini," pungkas dia. (sumber)
0 Response to "Jokowi Mulai Otoriter Demi Investor China"
Post a Comment