Golkar dengan hasil dari Munas Bali yang di bawah pimpinan Aburizal Bakrie (Ical) dikabarkan bakal bergabung dengan partai politik pendukung pemerintah. Kabar tersebut jelas disambut sangat baik dari pihak Istana.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung sangat mensyukuri apabila memang Golkar di bawah Ical bakal bergabung ke Pemerintahan Jokowi-JK.
"Ya, semuanya mau dukung. Ya alhamdulillah wa syukurillah," kata Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/1/2016).
Walau begitu, pemerintah tidak bakal terlibat di dalam kisruh yang terjadi dalam tubuh partai dengan lambang pohon beringin tersebut.
Pramono juga menyatakan bahwa PDI Perjuangan selaku dari partai terbesar yang menyokong Jokowi-JK juga tak ingin ikut campur.
"Yang jelas pemerintah tidak mau ditarik-tarik dalam persoalan perbedaan konflik di internal partai. Siapa pun itu, termasuk partai saya," ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Golkar Munas Bali, Nurdin Halid menyatakan bahwa keputusan untuk dapat mendukung pemerintah bakal dibahas dalam Rapimnas di akhir bulan Januari 2016.
Usulan untuk dapat mendukung pemerintah tersebut berasal dari DPD I Golkar dan bukan karena alasan Menteri Hukum dan HAM mencabut Surat Keputusan Kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol, Jakarta.
"Untuk dibahas dalam Rapimnas apakah di luar pemerintahan atau bergabung dengan pemerintah. Tapi bukan KIH," ujarnya, Selasa 5 Januari 2016.
Golkar Gabung Pemerintahan Jokowi-JK
Meski sikap politik Partai Golkar sekarang berada di luar pemerintahan, namun sikap tersebut masih mungkin berubah pada Musyawarah Nasional (Munas) pada 2015 mendatang.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, posisi Partai Golkar sebagai penyeimbang dan mitra kritis pemerintah bisa berubah tergantung pada hasil Munas 2015.
"Sikap kami sekarang jelas di luar pemerintah, tapi pada Munas besok bisa jadi berubah tergantung hasilnya," kata Agung pada wartawan di Inna Garuda Hotel, Minggu (07/09).
Agung pun tidak menafikan kemungkinan pasca-Munas Golkar bergabung dalam pemerintahan dan menjadi partai pendukung pemerintah. Namun dia tidak mau berspekulasi, karena munas belum dilaksanakan.
"Bisa saja (masuk pemerintahan), tapi sampai saat ini kami sudah jelas seperti yang saya katakan tadi," ujarnya.
Sebelumnya, Agung mengatakan sikap Golkar sekarang ini fleksibel. Jika ada kebijakan pemerintah yang baik dan sesuai dengan visi Golkar dan memajukan bangsa Indonesia, Golkar akan mendukung. Namun sebaliknya, jika ada kebijakan tidak sesuai, Golkar siap mengkritisi.
"Golkar akan fleksibel, kita menjadi pendukung kebijakan pemerintah jika itu tepat dan sesuai dengan visi Golkar, kalau menolak kebijakan kita mengkritisi tapi bukan memusuhi. Bukan plin plan tapi ini adalah penyeimbang," ujarnya.
PDI Perjuangan terima Golkar gabung Pemerintah
PDI Perjuangan mengapresiasi bila Partai Golkar bergabung pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menyatakan pihaknya menjunjung tinggi semangat gotong-royong dan menyadari negara tidak bisa diatur sendiri.
Hal itu disampaikan Hendrawan menanggapi adanya opsi Golkar bergabung pemerintah yang disampaikan kubu Aburizal Bakrie.
Namun, Hendrawan mengingatkan posisi Ketua DPR yang harusnya didapat pemenang pemilu yakni PDIP.
"Kami menyampaikan apresiasi. Tapi kan wacana berbeda dengan bukti nyata. Yang kita harapkan dalam jangka pendek ini Golkar kembali tunjukkan sikap negarawan dengan sukarela menjunjung tingi aspek demokrasi di legislatif. Jangan termakan libido kekuasaan jangka pendek, merebut ketua DPR," kata Hendrawan ketika dikonfirmasi, Selasa (5/1/2016).
Ia mengingatkan asas demokrasi dimana pemenang pemilu mendapatkan jatah kursi Ketua DPR. Sementara, PDIP merupakan pemenang pemilu legislatif 2014.
Hendrawan menilai Golkar mengubah UU MD3 sehingga pemilihan pimpinan DPR dilakukan melalui sistem paket yang dimenangkan Koalisi Merah Putih.
"Yang terjadi Golkar merekayasa mengubah UU MD3 dengan kecepatan superkilat sehingga posisi ketua DPR direbut mereka," katanya.
Hendrawan menuturkan Golkar harus mendukung PDIP untuk merevisi UU MD3.
Sehingga dukungan yang diberikan Golkar dapat terlihat. "Iya dong,' ujarnya.
Idealnya Golkar harus membuktikan secara konkrit, jangan ketika kekepet bicara hal-hal yang ideal, tapi diatas angin menggunakan kekusaan semensa-mena," tutur Anggota Komisi XI DPR itu.(sumber)
Sekretaris Kabinet Pramono Anung sangat mensyukuri apabila memang Golkar di bawah Ical bakal bergabung ke Pemerintahan Jokowi-JK.
"Ya, semuanya mau dukung. Ya alhamdulillah wa syukurillah," kata Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/1/2016).
 |
| Golkar Gabung Jokowi |
Pramono juga menyatakan bahwa PDI Perjuangan selaku dari partai terbesar yang menyokong Jokowi-JK juga tak ingin ikut campur.
"Yang jelas pemerintah tidak mau ditarik-tarik dalam persoalan perbedaan konflik di internal partai. Siapa pun itu, termasuk partai saya," ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Golkar Munas Bali, Nurdin Halid menyatakan bahwa keputusan untuk dapat mendukung pemerintah bakal dibahas dalam Rapimnas di akhir bulan Januari 2016.
Usulan untuk dapat mendukung pemerintah tersebut berasal dari DPD I Golkar dan bukan karena alasan Menteri Hukum dan HAM mencabut Surat Keputusan Kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol, Jakarta.
"Untuk dibahas dalam Rapimnas apakah di luar pemerintahan atau bergabung dengan pemerintah. Tapi bukan KIH," ujarnya, Selasa 5 Januari 2016.
Golkar Gabung Pemerintahan Jokowi-JK
Meski sikap politik Partai Golkar sekarang berada di luar pemerintahan, namun sikap tersebut masih mungkin berubah pada Musyawarah Nasional (Munas) pada 2015 mendatang.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, posisi Partai Golkar sebagai penyeimbang dan mitra kritis pemerintah bisa berubah tergantung pada hasil Munas 2015.
"Sikap kami sekarang jelas di luar pemerintah, tapi pada Munas besok bisa jadi berubah tergantung hasilnya," kata Agung pada wartawan di Inna Garuda Hotel, Minggu (07/09).
Agung pun tidak menafikan kemungkinan pasca-Munas Golkar bergabung dalam pemerintahan dan menjadi partai pendukung pemerintah. Namun dia tidak mau berspekulasi, karena munas belum dilaksanakan.
"Bisa saja (masuk pemerintahan), tapi sampai saat ini kami sudah jelas seperti yang saya katakan tadi," ujarnya.
Sebelumnya, Agung mengatakan sikap Golkar sekarang ini fleksibel. Jika ada kebijakan pemerintah yang baik dan sesuai dengan visi Golkar dan memajukan bangsa Indonesia, Golkar akan mendukung. Namun sebaliknya, jika ada kebijakan tidak sesuai, Golkar siap mengkritisi.
"Golkar akan fleksibel, kita menjadi pendukung kebijakan pemerintah jika itu tepat dan sesuai dengan visi Golkar, kalau menolak kebijakan kita mengkritisi tapi bukan memusuhi. Bukan plin plan tapi ini adalah penyeimbang," ujarnya.
PDI Perjuangan terima Golkar gabung Pemerintah
PDI Perjuangan mengapresiasi bila Partai Golkar bergabung pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menyatakan pihaknya menjunjung tinggi semangat gotong-royong dan menyadari negara tidak bisa diatur sendiri.
Hal itu disampaikan Hendrawan menanggapi adanya opsi Golkar bergabung pemerintah yang disampaikan kubu Aburizal Bakrie.
Namun, Hendrawan mengingatkan posisi Ketua DPR yang harusnya didapat pemenang pemilu yakni PDIP.
"Kami menyampaikan apresiasi. Tapi kan wacana berbeda dengan bukti nyata. Yang kita harapkan dalam jangka pendek ini Golkar kembali tunjukkan sikap negarawan dengan sukarela menjunjung tingi aspek demokrasi di legislatif. Jangan termakan libido kekuasaan jangka pendek, merebut ketua DPR," kata Hendrawan ketika dikonfirmasi, Selasa (5/1/2016).
Ia mengingatkan asas demokrasi dimana pemenang pemilu mendapatkan jatah kursi Ketua DPR. Sementara, PDIP merupakan pemenang pemilu legislatif 2014.
Hendrawan menilai Golkar mengubah UU MD3 sehingga pemilihan pimpinan DPR dilakukan melalui sistem paket yang dimenangkan Koalisi Merah Putih.
"Yang terjadi Golkar merekayasa mengubah UU MD3 dengan kecepatan superkilat sehingga posisi ketua DPR direbut mereka," katanya.
Hendrawan menuturkan Golkar harus mendukung PDIP untuk merevisi UU MD3.
Sehingga dukungan yang diberikan Golkar dapat terlihat. "Iya dong,' ujarnya.
Idealnya Golkar harus membuktikan secara konkrit, jangan ketika kekepet bicara hal-hal yang ideal, tapi diatas angin menggunakan kekusaan semensa-mena," tutur Anggota Komisi XI DPR itu.(sumber)
0 Response to "Kepemimpinan JOKOWI Makin Perkasa,Ical luluh dan Golkar Akhirnya gabung Koalisi pemerintah"
Post a Comment